2020-07-19 04:48:41

Bupati Mas Sumatri Dukung Legalitas Arak Bali

Ekonomi Oleh: I GEDE PAWANA


Karangasem- Pemerintah Kabupaten Karangasem mendukung penuh program Provinsi (Pemprov) Bali yang tengah serius untuk melegalkan arak tradisional Bali. Kebijakan ini tertuang dalam Pergub Bali  No 1 tahun 2020 yang mengatur tentang pengolahan atau produksi serta penjualan arak Bali. Kebijakan melalui Pergub Tata Kelola Minuman Nusantara Khas Bali ini diharapkan bisa segera diberlakukan demi peningkatan ekonomi petani arak tradisional yang ada di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem.

Hal itu disampaikan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri saat menerima audiensi rombongan Bea Cukai Denpasar pada Jumat (17/7) siang. Rombongan Bea Cukai diterima Bupati Mas Sumatri di ruang rapatnya. Kedatangan pihak Bea Cukai dipimpin Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar Kusuma Santi Wahyuningsih bersama Eko Rudi Hartono Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI, Rusmantini Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Naim Hamidi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

"Arak ini kan sudah memiliki brand sendiri di masyarakat, sudah banyak yang mengenal. Ini merupakan minuman tradisional Bali yang harus kita jaga dan lestarikan. Saya sangat mendukung kebijakan (Pergub-red) terkait dengan Tata Kelola Minuman Nusantara Khas Bali. Nanti tentu harus disosialisasikan kepada para petani arak bagaimana produksinya dan pemasarannya. Sehingga manfaat ekonominya akan dirasakan secara langsung," ujar Bupati perempuan pertama di Kabupaten Karangasem kelahiran Sumatra ini.

Ditambahkan Bupati Mas Sumatri, kebijakan ini diyakini akan mampu melestarikan arak Bali, yang salah satunya diproduksi banyak di Karangasem. Hal paling penting, ini membuat petani arak semakin bergairah, karena sudah ada payung hukum.

“Semoga arak tradisional Bali ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat, apalagi di tengah melesunya perekonomian akibat Pandemi Covid 19 saat ini" katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar Kusuma Santi Wahyuningsih menyebutkan, arak Bali merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Bali. Diharapkan juga bisa mampu menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal juga. Di Bali, petani arak berada banyak di daerah Kabupaten Singaraja dan satunya lagi ada di Kabupaten Karangasem.

Menurut Kusuma Santi, saat ini arak Bali sering disalahgunakan penggunaanya. Oleh karena itu, Bea Cukai Bali Nusra mempunyai inisiatif menggandeng dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang berpotensi sebagai produsen arak Bali untuk memfasilitasi petani minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau arak Bali.

"Di samping arak yang sering disalahgunakan, alasan kami berinisiatif untuk bersinergi dengan pemprov Bali dan Kabupaten adalah meningkatkan kesejahteraan petani arak. Tingginya konsumsi minuman beralkohol dan minuman beralkohol masih didominasi oleh minuman beralkohol asal impor," ungkapnya. 

Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai yaitu memfasilitasi perdagangan dan Industri. Skema yang nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi produksi MMEA tradisional Arak, yang pertama adalah dengan skema Orang Tua Asuh. Dalam skema ini, petani yang selama ini membuat bahan baku arak Bali akan dikumpulkan dalam suatu wadah Koperasi Subak/Desa Arak.

 "Koperasi inilah yang akan berperan untuk mengumpulkan bahan baku Arak dari petani-petani lokal. Selanjutnya dari Koperasi Subak Arak ini akan menyalurkan Bahan Baku ke pabrik yang mempunyai ijin Operasi untuk pengolahan dan pengemasan lebih lanjut,"katanya.

Ditambahkannya, pabrik yang dimaksud di sini adalah pabrik yang telah berizin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Yang kemudian pada akhirnya Arak Bali yang telah diproduksi oleh pabrik tersebut telah dilekati Pita Cukai dan siap untuk dipasarkan dengan standar kualitas dan mutu yang baik.
Skema kedua adalah para petani arak ini juga bisa langsung menjual dan menyuplai bahan baku arak ke pabrik. Tujuan dari skema ini, agar petani arak bisa bekerjasama dengan pabrik, sehingga petani sudah ada pintu untuk menjual. 

"Jadi sudah tidak lagi menjual secara sembunyi-sembunyi tapi menjual ke pabrik. Pabrik inilah yang mengolah dan mengemas arak dari petani,'bebernya.

Kusuma Santi juga menjelaskan cara membedakan arak ilegal dan legal. Jika arak ilegal maka botol tidak dilekati Pita Cukai dan tidak mencantumkan Izin Edar BPOM. Produsen, penyalur dan tempat penjualan eceran tidak memiliki NPPBKC maka bisa dipastikan arak yang dijual adalah arak Ilegal.

“Ke depan pengawasan dilakukan dengan memerhatikan Pergub Bali no.1 Tahun 2020. Menjual dan memproduksi Arak Ilegal dapat dikenakan sanksi pidana penjara 5 dan atau sanksi administrasi berupa denda,” terangnya.

Bagi Produsen, Penyalur dan tempat penjualan eceran yang ingin mendapatkan NPPBKC bisa melakukan pendaftaran secara daring melalui  aplikasi Si Made BC Denpasar (Google Playstore).

“Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis,” tegasnya. Nic

Baca Artikel Menarik Lainnya : Menunjukkan Kehadiran Polisi Di Tengah Masyarakat, Polres Klungkung Rutin Patroli Malam.