DRAMA HUKUM PUTUSAN IJAZAH GIBRAN, AKAN BERJILID-JILID?

Oleh:

Advokat I Made Somya Putra, S.H., M.H.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh gugatan kasasi yang diajukan oleh penggugat H.M. Subhan, S.H., M.H., melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Adapun dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan H.M. Subhan, S.H., M.H., menyatakan batal Surat Keterangan Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, mewajibkan tergugat untuk mencabutnya, serta menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepresidenan Prabowo Subianto, mengomentari saran Presiden RI agar Gibran tetap fight (bertarung) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya.

Seolah bertentangan dengan saran Presiden RI tersebut, Yusril berkomentar bahwa Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ataupun banding atas putusan MA tersebut. Hal ini karena dalam perkara yang digugat oleh H.M. Subhan, pihak tergugatnya adalah Dirjen Kemendikdasmen, dan Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi. Yusril juga menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah dibatalkan oleh MA, dan jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeksekusi putusan tersebut.

Maka bermunculanlah berbagai potongan komentar Yusril tersebut melalui media sosial, yang disebar secara masif hanya untuk mem-framing bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan untuk melawan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Benarkah demikian?

Ternyata apa yang disampaikan Yusril masih koma, belum titik. Sebab, ada kalimat akhir yaitu: "jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeksekusi putusan tersebut".

Eksekusi putusan PTUN bertumpu pada asas kepatuhan sukarela dari pejabat negara, yang diawasi dan ditegakkan melalui sistem pengadilan tingkat pertama serta mekanisme sanksi berjenjang.

Berikut adalah alur bagaimana sebuah putusan tata usaha negara dieksekusi:

1. Pelimpahan ke Pengadilan Tingkat Pertama

Meskipun perkara diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi, wewenang untuk memimpin dan mengawasi eksekusi tetap berada di tangan Ketua Pengadilan TUN tingkat pertama.

2. Batas Waktu Kepatuhan Sukarela (Pemberitahuan Resmi)

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), pengadilan tingkat pertama akan mengirimkan salinan putusan kepada Pejabat/Badan TUN yang kalah (Termohon Eksekusi).

3. Prosedur Eksekusi Otomatis

Untuk putusan yang amarnya hanya berupa pembatalan atau menyatakan tidak sah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), berlaku eksekusi otomatis.

4. Permohonan Eksekusi & Upaya Paksa (Jika Menolak)

Jika putusan melibatkan tindakan aktif (seperti menerbitkan keputusan baru, membayar ganti rugi, atau merehabilitasi posisi kepegawaian) dan pejabat tersebut menolak melaksanakannya, Penggugat dapat mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan setelah 21 hari kerja.

Ketua Pengadilan kemudian akan mengeluarkan surat peringatan dan menjalankan sejumlah upaya paksa (sanksi) secara bertahap, antara lain:

1. Uang Paksa (Dwangsom)

2. Sanksi Administratif

3. Publikasi Media Massa

4. Dilaporkan kepada Presiden dan DPR

EKSEKUSI TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN JIKA BENAR-BENAR INKRACHT.

APAKAH PUTUSAN NOMOR 742 K/TUN/2026 BENAR-BENAR INKRACHT?

Posisi Gibran dalam putusan tersebut ternyata bukanlah para pihak yang ditundukkan untuk putusan pengadilan. Gibran tidak didudukkan sebagai pihak intervensi dalam kasus tersebut, padahal yang dipermasalahkan adalah surat keterangan untuk diri Gibran. Jika Gibran merasa putusan MA tersebut merugikan dirinya, maka Gibran dapat bertindak sebagai Pihak Ketiga untuk mengajukan perlawanan, atau yang dikenal dengan istilah derden verzet.

Pada dasarnya, Undang-Undang PTUN tidak mengatur secara eksplisit mengenai lembaga derden verzet (perlawanan pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan/eksekusi). Namun, berdasarkan Pasal 132 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, hukum acara perdata formal (seperti HIR, RBg, dan Rv) dapat diterapkan di PTUN sepanjang UU PTUN tidak mengaturnya (hukum subsider).

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim PTUN untuk menerima perlawanan pihak ketiga adalah:

1. Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg: Mengatur tentang hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi.

2. Pasal 378 hingga Pasal 384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv): Mengatur tentang derden verzet substantif terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun merugikan hak-hak pihak ketiga yang awalnya tidak ikut digugat.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung: Hakim PTUN menerima gugatan perlawanan pihak ketiga menggunakan konstruksi gugatan biasa yang mengacu pada asas-asas hukum acara perdata demi asas keadilan (equity), agar pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu eksekusi putusan PTUN memiliki wadah untuk membela hak keperdataan atau hak administratifnya.

Secara hukum, derden verzet (perlawanan pihak ketiga) pada asasnya tidak dapat menghentikan atau menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan Tata Usaha Negara (TUN). Namun, terdapat pengecualian ketat di mana eksekusi dapat ditangguhkan sementara waktu jika memenuhi mekanisme hukum acara tertentu.

Eksekusi baru bisa dihambat atau ditangguhkan jika Pihak Ketiga (Pelawan) mengajukan permohonan khusus di dalam gugatannya, dan Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi. Penundaan ini hanya akan dikabulkan oleh Hakim/Ketua Pengadilan jika memenuhi syarat berikut:

- Alasan sangat mendesak.

- Eksekusi belum selesai.

Jika Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 belum dieksekusi, sepertinya eksekusi akan ditunda jika Gibran segera mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Jika perlawanan derden verzet Gibran ditolak, maka tertutup jalan bagi Gibran untuk menyelamatkan Surat Keterangan penyetaraan ijazahnya.

Namun, akan berbeda cerita jika akhirnya gugatan perlawanan derden verzet Gibran dikabulkan (dimenangkan) oleh Majelis Hakim PTUN. Putusan tersebut akan membawa dampak hukum yang signifikan terhadap putusan perkara awal yang sempat dimenangkan oleh penggugat asal.

Berikut adalah konsekuensi dan dampak hukum jika pihak ketiga memenangkan derden verzet di PTUN:

1. Putusan perkara awal dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

2. Pembatalan atau perubahan eksekusi.

3. Pemulihan keabsahan dokumen/keputusan (KTUN).

4. Terjadinya pemeriksaan ulang perkara materiil.

5. Upaya hukum lanjutan bagi pihak yang kalah.

Dalam hal ini, maka akan terjadi pengulangan pemeriksaan pokok perkara.

Prosedur hukum ini memberikan gambaran bahwa DRAMA HUKUM IJAZAH GIBRAN TIDAKLAH SEGERA BERAKHIR.

AKAN ADA EPISODE BERJILID LAGI DENGAN BAB BARU.