Kakanwil Kemenkum Bali Lantik 20 WNI dan Pejabat Fungsional, Teguhkan Komitmen Kebangsaan dan Integritas Aparatur

Denpasar, 18 Agustus 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 20 orang pemohon sekaligus Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan APBN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Darmawangsa, Selasa (18/8), menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Sebanyak 20 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Eem Nurmanah menekankan bahwa status sebagai Warga Negara Indonesia tidak semata-mata memberikan hak dan kedudukan di dalam negara, tetapi juga melekatkan tanggung jawab untuk menaati hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

“Menjadi Warga Negara Indonesia bukan hanya tentang memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga tentang menerima tanggung jawab untuk menjunjung tinggi Pancasila, menaati hukum, melaksanakan kewajiban, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Saya berharap momentum ini menjadi awal bagi Saudara untuk benar-benar menjadi bagian dari Indonesia dan turut memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujar Eem.

Kakanwil juga mengingatkan para WNI yang baru dilantik untuk segera menyelesaikan kewajiban administratif setelah pengambilan sumpah kewarganegaraan. Para peserta memiliki waktu 14 hari kerja untuk mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing kepada instansi yang berwenang. Penyelesaian kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tertib administrasi kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada momentum yang sama, Eem Nurmanah melantik dan mengambil sumpah 1 orang pegawai Kanwil Kemenkum Bali dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan APBN. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut memiliki posisi strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. “Setiap rupiah APBN harus dikelola dengan integritas dan dipertanggungjawabkan. Orientasi kita bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat dan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat di Bali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kakanwil meminta pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi internal serta memberikan pendampingan teknis secara proaktif kepada para pengelola kegiatan. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Pelantikan tersebut berlangsung tertib dan lancar. Dua momentum yang dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan ini menjadi refleksi penting bahwa pengabdian kepada negara memiliki dimensi yang luas, baik melalui tanggung jawab sebagai warga negara maupun melalui profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.