Tiga Puluh Advokat Lawan Pembungkaman Pers.Media Digugat Rp. 25 Miliar

 

Denpasar,Bali Dwipa News.com-Sebanyak 30 advokat lintas organisasi di Bali resmi membentuk Koalisi Advokat untuk melawan pembungkaman terhadap Pers. Mereka memberikan pembelaan dan pendampingan hukum secara gratis kepada empat media lokal yang digugat secara perdata senilai Rp.25 miliar dari Pengacara Togar Situmorang. 

Langkah ini menjadi bentuk dukungan terhadap Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) dalam menghadapi perkara yang terdaftar di PN Denpasar dengan nomor perkara 958/Pdt.G/2026/PN Dps.

 

Media yang menjadi objek gugatan adalah Radar Buleleng, Fajar Bali, Balipolitika.com, dan MangupuraNews.com. Gugatan tersebut terkait dengan produk jurnalistik yang membahas perkara hukum yang menjerat sang penggugat.

 

Koordinator Tim Pembela Kemerdekaan Pers I Made "Ariel" Suardana SH., MH. (IMAS) – yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Peradi SAI Denpasar menjelaskan bahwa pemberitaan yang menjadi permasalahan merupakan produk pers yang disusun berdasarkan fakta hukum yang nyata, bahkan kasus pidana terkait telah mendapatkan putusan di tingkat banding.

 

"Kasus yang diberitakan bukan merupakan isu yang dibuat-buat, melainkan fakta hukum yang telah melalui proses peradilan. Pihak penggugat juga telah diberikan hak jawab sehingga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan telah terpenuhi," ujar IMAS pada Senin (13/7).

 

IMAS menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan merupakan kewenangan mutlak Dewan Pers dan bukan termasuk ranah pengadilan umum. Keikutsertaan puluhan advokat dari berbagai lembaga seperti LABHI Bali, Benjamin Seran Jr & Partner, hingga LBH Pena NTT Bali bertujuan untuk menegakkan batasan hukum yang jelas terkait dengan penyelesaian sengketa pers.

 

Advokat I Made Somya Putra SH., MH. juga menyampaikan komitmen koalisi untuk melawan segala bentuk upaya pembungkaman terhadap pers.

 

Sidang perdana untuk kasus gugatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu (22/7/2026) di Pengadilan Negeri Denpasar.( sum)