Kanwil Kementerian Hukum Bali Ikuti Analisa dan Evaluasi Kinerja B02 Tahun 2026

Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 secara daring pada Senin, 9 Maret 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, yakni secara langsung dari Ruang Rapat Soepomo Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Turut hadir memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi kinerja ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja Kementerian Hukum di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas berbagai capaian kinerja yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi fondasi penting untuk terus meningkatkan kinerja serta mempertahankan berbagai capaian positif pada tahun 2026.

Lebih lanjut disampaikan bahwa rapat analisa dan evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja tidak hanya menjadi sarana monitoring, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperbaiki berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal juga menyoroti sejumlah fokus utama yang menjadi perhatian, di antaranya percepatan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, rapat turut membahas rekapitulasi data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan internal. Dalam hal ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali telah 100% memenuhi seluruh data dukung yang diminta.

Capaian positif juga diraih oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dengan berhasil meraih Peringkat I dalam Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai 99,77.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa hasil yang diraih merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami akan terus memperkuat koordinasi, menjaga konsistensi kinerja, serta memastikan setiap program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan akuntabel,” ujar Eem.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian Hukum, termasuk percepatan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di seluruh satuan kerja.

Pembahasan dalam kegiatan ini juga mencakup Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2026, capaian serta realisasi anggaran, penyerapan belanja, hingga proses alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, turut menjadi perhatian aspek tata kelola pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja ini juga diisi dengan paparan dari masing-masing Unit Eselon I terkait capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode B02 Tahun 2026, sebagai bahan evaluasi dan penguatan kinerja organisasi ke depan.